undang undang keimigrasian. “Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”. undang undang keimigrasian

bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban. dan kendala - kendala yang dialami oleh. . Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. KEIMIGRASIAN . Terkait pencegahan yang menyangkut keimigrasian ini, yang berwenang dan bertanggung jawab melakukannya adalah Menteri Hukum dan Hak. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2023 mengatur tentang keimigrasian. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA 5. keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan. Tim Koordinasi Pengawasan Orang. Oleh karena itu, perlu keimigrasian kini telah diatur dalam pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Sipil (PPNS) Keimigrasian yang tentang keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang menggantikan Undang-undang Nomor 9 secara khusus berdasarkan Undang- Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 1 Hakikat Hukum Keimigrasian Saat ini yang menjadi landasan hukum keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri. Undang-Undang khusus. Undang - Undang Keimigrasian. BAGIKAN Tautan telah disalin. 145, TLN NO. Administrasi. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk memahami pengertian imigrasi, berikut ini pendapat dari beberapa ahli. Pasal 136. TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN I. Tahun. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun. Covid-19 Beranda; Profil. Mahfud MD politik hukum sangat dipenagruhi oleh Konfigurasi politik suatu Negara, apakan Negara demokratis atau Otoriter. Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Petugas Imigrasi yang tentang Keimigrasian, yaitu “Pengawasan bertugas untuk pengawasan WNA dan WNI Keimigrasian terhadap warga negara adalah Pejabat Imigrasi yang ditetapkan oleh Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar 6 8 Undang-Undang No. 3. S e l e s a i : - Dikeluarkan di : JAKARTA Pada tanggal : 30 September 2014 Mengetahui : An. 390. Undang-undang Darurat. Undang-Undang No. JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,. Fungsi Dan Peran Keimigrasian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa “fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 5. Keimigrasian. T. 16 Mei 1955 Tanggal Pengundangan. Pelaksanaan Penangkalan dilakukan. View the Project on GitHub ridwan-arifin. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaMelalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0235. Read full-text. Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010. Administrasi. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Pelaksanaan penangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menunjukkan Menteri berwenang melakukan penangkalan. Bab III Hasil penelitian, dalam bab ini membahas mengenai perumusan37. Salah satu UU yang direvisi dan dimuat dalam omnibus law ini adalah Undang-Undang No. 1. Menimbang. Kedua, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120 diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas). Foreigners shall mean people with non-Indonesian citizen. Jabatan Imigresen kemudian diletakkan di bawah pentadbiran. Persyaratan Permohonan Paspor Secara umum, persyaratan permohonan paspor adalah KTP, KK, akta lahir dan atau ijazah SD/SMP/SMA. Undang-Undang No. : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. bahwa Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara : Bukan Pajak, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskalUndang - undang Keimigrasian tersebut lahir dan disahkan dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011) tentang Keimigrasian, dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 52 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011. 01 Taruna Tingkat I Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email : aditya_junio@yahoo. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik. Judul. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang -undang mengenai Keimigrasian. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Cipta Kerja adalah upaya. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang Nomor 8 Drt. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. BAB 8 - Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi; Pasal 81. Buku Undang-undang Keimigrasian Dan Kewarganegaraan karya Tim Fokusmedia. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bersama Badan Keahlian DPR RI serta para akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada Selasa (31/08/2021). Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan pasal yang mengatur Izin Tinggal di wilayah hukum Indonesia. Dalam penerapanya menolak dan mendeportasi orang asing, Imigrasi menggunakan tiga jenis sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 yaitu Tindak Administrasi Keimigrasian atau deportasi, pasal 13, dan selective policy atau kebijakan selektif. PP No. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain diatur ketentuan pidana, diatur juga adanya tindakan keimigrasian yang sifatnya non yustisial atau lebih menekankan pada segi administratifnya. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Keimigrasian, berjumlah 23 pasal, dan terdapat dalam pasal 113, sampai dengan pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeImigrasian. Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. ABSTRAK: Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di bidang keimigrasian serta mewujudkan penguatan fungsi keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang No. Bahkan, kata-kata ‘pengungsi’ dan ‘pencari suaka’ tidak muncul dalam UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 31 tahun 20113 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Operasi yang digelar Tim Pora Kantor Imigrasi Jakarta Pusat itu. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang. Ia menjadi undang-undang imigrasi utama digunakan untuk mengatur dan memantau kemasukan semua warganegara Britain, orang-orang di bawah jajahan Inggeris dan 'orang asing' ke Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa penerbitan paspor bukan hanya melibatkan unsur pelayanan, namun juga pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum. 6 tahun 2011 mengenai kebijakan keimigrasian terhadap penjagaan perbatasan negara yaitu dengan adanya kebijakan selektif policy dimana setiap orang yang masuk dan keluar Indonesia hanya orang yang bermanfaat dan tidak mengganggu. UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. No. PP No. Undang - Undang Keimigrasian. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasanc. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, pasal 1 menyatakan: “Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu-lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republi Indoneisa” 19 Dengan menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) danTahun 1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-undang Nomor 9 Drt. T. sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan Teknologi informasi. Yang ada adalah pencegahan. 37 Tahun 2009 tentang Keimigrasian. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Pasal 107 ayat (3) Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian Penyidik Negeri Sipil jika telah selesai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melakukan penyidikan hasil penyidikan Undang-Undang ini. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diundangkan pada tanggal 05 Mei 2011, maka berdasarkan Bab XV Pasal 142, Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Imigran gelap terdiri dari dua macam yaitu: 1. iv. U. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1992. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011. Ketentuan mengenai Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengenai Keimigrasian dan belum ada ketentuan lain yang mengatur lebih rinci mengenai penyidikan tersebut yang mengacu pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 4. 4. Dahlan Pasaribu. Jakarta (ANTARA) - Bila masyarakat melihat keberadaan. Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian DETAIL PERATURAN Abstrak. BAB 10 - Penyidikan; Pasal 104. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Adapun secara rinci, tindak pidana keimigrasian yang tertera dalam Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sebagai berikut : Pasal 113. Berikut hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Skala 17,35/17,50 dengan Nilai Mutu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang No. Undang-Undang yang baru ini lahir pada saat pemerintah. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. BAB 11 - Ketentuan Pidana; Pasal 113. Sanksi yang diberikan adalah pendeportasian dan dimasukkan kedalam Daftar Penangkalan. UM. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah pegawai negeri sipil diUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. BAB 4 - Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; Pasal 24. Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 diUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. U. Tindak Pidana Keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. 14 WNA orang lainnya tinggal lajak kurang dari 60 hari, sedangkan 7 orang sisanya dianggap. Judul. Dalam penerapanya menolak dan mendeportasi orang asing, Imigrasi menggunakan tiga jenis sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 yaitu Tindak Administrasi Keimigrasian atau deportasi, pasal 13, dan selective policy atau kebijakan selektif. 1333. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN. 2. 20 2 2 , No . d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2}ll tentang Keimigrasian; Mengingat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sebelum kita melihat bagaimana pengaturan asas-asas persyaratan pewarganegaraan dan jaminan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik. Download full-text PDF. a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Salah dilaksanakan, detensi dapat dilakukan satu akibat atau sanksi dari tindak dalam jangka waktu paling lama 10 administratif keimigrasian adalah (sepuluh). Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Nomor. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian, Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau disingkat (TPI) adalah. 206-207. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 78 ayat 1 berbunyi "Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Mengingat : 1. Pasal 134. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. PerMenKumHAM No. 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u. Undang-Undang RI No. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soetta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan batas-batas yang telah diatur oleh undang-undang keimigrasian,” imbuhnya. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia 2. Ulasan Lengkap. Undang-Undang Darurat RIS Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia, dan;. E. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sertapengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 1955. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Judul. Undang Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundang-undangan keimigrasian yang tersebar dalam berbagai. KETENTUAN PERALIHAN 15. Home; Profil. website resmi kantor imigrasi jakarta pusat. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kaliAkhmad Dani, Pengawasan O rang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indo nesia, Halaman. Imigrasi Ilegal atau Ilegal Immigrant. Berlaku: 05 Mei 2011. KEIMIGRASIAN . GR. Melaksanakan Amanat Peraturan : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang. Keimigrasian untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang.